Bangkinang –
Pemerintah Kabupaten Kampar mulai merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2026 dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2027, yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Senin (9/3/2026).
Musrenbang tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Riau, sekaligus merumuskan program pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2027 di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Koordinator Sumatera I Direktorat Regional I Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI Aditya Widya Pradipta, S.Si., Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, S.Kom., M.H., Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Abdul Maidan, S.T., M.M.
Turut hadir Anggota DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., Anggota DPRD Provinsi Riau Raja Jaya Dinata, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, pimpinan BUMN/BUMD, perbankan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Yusdiyen Hadinata, S.Si, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2026 mengangkat tema:
“Penguatan Inovasi dan Investasi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif.”
Disampaikan Yusdiyen bahwa Musrenbang ini juga bertujuan mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar sehingga perencanaan yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Yusdiyen menambahkan bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Musrenbang desa dan kelurahan pada awal Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada 26–30 Januari 2026, Forum Perangkat Daerah pada 10–12 Februari 2026, Pra Musrenbang Kabupaten pada 25 Februari hingga 2 Maret 2026, hingga Musrenbang Kabupaten pada 9 Maret 2026.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam arahannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 harus disusun secara realistis dan tepat sasaran karena kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan. Ia menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2026 sebesar Rp2,6 triliun, turun sekitar Rp.500 miliar dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp3,1 triliun. “Ruang fiskal kita semakin menurun. Namun saya yakin kita semua yang hadir di sini merupakan faktor-faktor kunci dalam pembangunan Kabupaten Kampar,” kata Ahmad Yuzar.
Bupati menegaskan bahwa APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program pembangunan tahun 2027 sesuai dengan prioritas yang telah dibahas dalam Pra Musrenbang.
Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu program strategis yang tengah disiapkan pemerintah daerah adalah pembangunan kawasan Water Front City di Kabupaten Kampar.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, sementara pembangunan kawasan tersebut diharapkan dapat melibatkan partisipasi perusahaan, khususnya sektor minyak dan gas serta perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kampar.
Selain itu, di area water front city tersebut pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan kawasan olahraga dan ekonomi kreatif yang dilengkapi dengan fasilitas mini soccer, jogging track, serta taman olahraga masyarakat. “Dengan berkumpulnya masyarakat di kawasan tersebut, diharapkan akan muncul aktivitas ekonomi baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga meminta para camat agar pembangunan di desa difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengentasan kemiskinan.
Sejumlah program strategis yang disiapkan pemerintah daerah antara lain bantuan beras bagi janda lanjut usia dan penyandang disabilitas, pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting, serta bantuan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu. “Ini merupakan bukti bahwa negara dan pemerintah hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Abdul Maidan menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Provinsi Riau.
Menurutnya, Kabupaten Kampar menyumbang sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2025 juga tercatat 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang berada pada angka 4,79 persen.
Sementara itu, Tenaga Ahli dari Pusat Kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Islam Riau, Dr. Azharuddin Amin, menyampaikan bahwa dari sembilan indikator makro pembangunan Kabupaten Kampar, delapan indikator telah berhasil dicapai.
Satu indikator yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah tingkat pengangguran.
Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2026 diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2027 oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti bersama perwakilan peserta Musrenbang.
Hasil kesepakatan tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2027 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. (Herman Jhoni)
/////
