Bangkinang —
Memasuki hari ketiga pelaksanaan Rapat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kampar membahas Rencana Kerja (Renja) sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini berlangsung di Aula Muara Takus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, Jumat (27/2/2026).
Sembilan OPD yang memaparkan dan membahas Renja masing-masing adalah:
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., serta dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dendi Zulkhairi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zamhur, S.Sos., M.M., Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Yusdiyen Hadinata, S.Si., M.Si., para kepala bidang, serta pejabat fungsional di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.
Setiap OPD memaparkan ekspos Renja yang disampaikan langsung oleh masing-masing kepala dinas atau badan, didampingi sekretaris, kepala bidang, perencana, dan operator. Pembahasan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan strategis dari pimpinan daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ia mengingatkan bahwa Disdukcapil merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi cerminan wajah Pemerintah Kabupaten Kampar. “Upayakan pelayanan yang lebih cepat, baik, dan prima. Layani masyarakat dengan hati, sesuai visi Kampar di Hati,” tegas Wakil Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Febrinaldi Tridarmawan, menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Kampar terdapat sembilan desa baru. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah persoalan tapal batas desa, yang baru tuntas di dua desa. Selain itu, pada tahun 2027 direncanakan akan digelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 49 desa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kampar meminta agar penyelesaian tapal batas desa segera dituntaskan serta seluruh tahapan Pilkades dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dorong BUMDes agar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya mengolah sampah menjadi nilai ekonomi,” ujarnya.
Kepada Dinas Perhubungan, Wakil Bupati berpesan agar lebih proaktif dalam mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan dan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Secara umum, berbagai masukan, koreksi, dan saran strategis disampaikan Wakil Bupati kepada masing-masing OPD guna menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Pembahasan lanjutan terhadap Renja OPD akan kembali digelar pada Senin mendatang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(Herman Jhoni)
